Pekanbaru dan Rohul, menyandang kinerja pemerintahan terbaik Nasional

PANGEAN ONLINE, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dinilai sebagai kabupaten hasil pemekaran berprestasi kinerja terbaik, dan Kota Pekanbaru ditetapkan kota berprestasi kinerja terbaik. Penetapan kabupaten/kota di Riau itu hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1999-2007.

Namun hasil evaluasi tersebut batal diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, karena saat ini banyak daerah yang akan menghadapi penyelenggaraan Pilkada, termasuk di Riau. Mendagri tidak ingin evaluasi tersebut akan mempengaruhi hasil Pilkada di 244 daerah, meliputi 7 provinsi, 202 kabupaten dan 35 kota. “Kita tunda pengumunannya karena banyak daerah yang akan Pilkada,” kata Mendagri Gamawan Fauzi di sela-sela Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-14 di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (26/4/2010)

Semula peringatan Hari Otonomi Daerah ke-14 itu, Mendagri akan mengumumkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap seluruh daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Evaluasi itu dibagi dalam dua kategori, yaitu daerah otonom lama dan daerah otonom baru hasil pemekaran.

Meski batal diumumkan, namun nama-nama provinsi, kabupaten/kota baik hasil pemekaran yang berprestasi kinerja terbaik sudah beredar luas di kalangan pers. Berdasarkan data yang didapat riauterkini dari Kementrian Dalam Negeri, Kabupaten Rokan Hulu sebagai kabupaten hasil pemekaran 1999-2007 berprestasi kinerja terbaik bersama kabupaten Serdang Bedagai, Luwu Utara, Ogan Ilir, Wakatobi, Bangka Tengah, Kaur, Tanah Bumbu, Boalemo dan Wondama. Sedangkan Kota Pekanbaru ditetapkan sebagai kota berprestasi kinerja terbaik bersama Kota Sawahlunto, Semarang, Bandung, Magelang, Bogor, Balikpapan, Tegal, Surakarta dan Pare Pare.

Terkait pelaksanaan Pilkada yang akan digelar pada 2010 ini, Mendagri menghimbau masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada untuk memilih calon kepala daerah yang berkualitas. “Dalam menggunakan hak pilihnya hendaknya betul-betul memperhatikan kemampuan dan kapasitas calon kepala daerah agar nantinya dpat memenuhi harapan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan,” himbau Gamawan Fauzi.

Menurut Mendagri, Pilkada bukan hanya sekedar memilih seorang kepala daerah, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu untuk mendapatkan seorang pimpinan pemerintahan, pimpinan pembangunan dan pimpinan kemasyarakatan. Karenanya ia meminta seluruh aparat Kemendagri mendukung secara penuh kesuksesan pelaksanaan Pilkada. Pada tahun 2010 ini dilaksanakan 244 Pilkada, yaitu 7 pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 202 pemilihan bupati dan wakil bupati dan 35 pemilihan walikota dan wakil walikota.

“Kesuksesan pelaksanaan Pilkada ini akan berpengaruh secara langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan, baik di nasional maupun daerah dan akhirnya akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata mantan Gubernur Sumbar itu.

Dibekali Kemampuan Intelijen

Sementara itu saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) 2010, Mendagri akan memberikan bekal kemampuan intelijen terhadap wakil kepala daerah, baik wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota sebagai ketua Kominda melalui kegiatan orientasi. “Saya beri usul pada Dirjen Kesbangpol untuk memberikan orientasi pada ketua-ketua Kominda sehingga dalam memimpin Kominda di daerah ada bekal, punya bekal kemampuan intelijen agar wakil kepala daerah yang juga menjabat fungsinya dengan baik di daerah,” kata Gamawan Fauzi.

Kominda, kata Gamawan memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam memberikan saran atau masukan bagi kepala daerah dan unsur pimpinan daerah, khususnya terkait potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah.

“Beberapa waktu terakhir masyarakat seakan tersentak dengan berbagai peristiwa yang terjadi di tanah Air, seperti kasus bentrok aparat satuan polisi Pamong Praja (PP) dengan masyarakat Tanjung Priok, konflik horinzontal antar massa pendukung pasangan calon walikota atau bupati dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) 2010 seperti di Ternate, Tanjung Pinang, Mojokerto dan Nabire, serta peristiwa konflik masalah hubungan industrial di PT Drydocks Batam. Berbagai peristiwa yang bergejolak di masyarakat tersebut tentu membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius, sungguh-sungguh, terpadu dan berkelanjutan,” ujar Gamawan.

Sistim peringatan dini (early warning system) atau deteksi dini, kata Gamawan Fauzi, juga perlu dikembangkan Kominda ke depan. Agar hal-hal yang potensi menimbulkan masalah atau rawan bisa terdeteksi sejak dini. Kominda juga dipandang perlu melakukan pemetaan atas berbagai potensi terjadinya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan stabilitas nasional di daerah. “Kominda diharapkan dapat melakukan upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi sebagai mata dan telinga bagi kepala daerah dan unsur pimpinan daerah,” ujarnya. *** (ira) riauterkini.com

sumber berita : riauterkini.com 27/04/2010


By admin Posted in News

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s