Kabupaten Kampar dan Kota Dumai dinyatakan memiliki kinerja terbaik dalam kinerja penyelenggaraan pemerimntahan kabupaten/kota se-Riau pada 2012. Namun, secara nasional Kampar berada di peringkat 100 dari 346 kabupaten dan Dumai di peringkat 62 dari 86 kota se-Indonesia.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor : 100-279 Tahun 2012 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2010, atas Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Secara Nasional.

Secara kinerja, Kampar memiliki peringkat lebih baik dari kabupaten se-Riau, yakni pada peringkat 100 dengan skor 2,7615. Disusul Kabupaten Bengkalis diperingkat 136 dengan skor 2,5903, Kabupaten Siak diperingkat 150 dengan skor 2,5559.

Kemudian Kabupaten Rokan Hulu menduduki peringkat 154 dengan skor 2,5497 dan Kabupaten Indragiri Hilir berada diperingkat 214 dengan skor 2,4020. Lalu, Kabupaten Rokan Hilir peringkat 248 dengan skor 2,2555. Kategori untuk skor Kampar, Bangkalis, Siak, Rokan Hulu, Indragiri Hilir dan Rokan Hilir dengan status ‘tinggi’.

Sedangkan dua kabupaten di Riau memperoleh kategori status ‘sedang’, yakni Kuantan Singingi di peringkat 324 dengan skor 1,7112 dan Pelalawan pada peringkat 329 dengan skor 1,6373.

Selanjutnya, kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di Riau dengan kategori status ‘rendah’ di sandang Kabupaten Indragiri Hulu diperingkat 341 dengan skor 0,9555. Bukannya hanya terburuk di Riau, Kabupaten Indragiri Hulu juga masuk 10 besar kabupaten terburuk dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten secara nasional.

Sementera untuk kinerja penyelenggaraan pemerintahan kota, Dumai menempati peringkat 62 dengan skor 2,4743 tinggi dan Kota ekanbaru pada peringkat 76 dengan skor 2,1901. Peniaian kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan kota di Dumai dan Pekanbaru di kategorikan dengan status ‘tinggi’.

Satu kabupaten di Riau, yakni Kabupaten Kepulauan Meranti tidak masuk penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, Kabupaten Kepulauan Meranti masuk dalam evaluasi pemekaran daerah otonom baru (EPDOB) tiga dan empat tahun terdiri dari 57 Daerah Otonom Baru (DOB).

Pada evaluasi tersebut, Kabupaten Kepulauan Meranti meraih peringkat 67 dengan nilai akhir 69,0 dengan kategori sedang, yang dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis pada 2009 lalu. Peringkat pertama diduduki Kota Kotamogabu dengan nilai akhir 80,0 dengan kategori sedang dan terbawah peringkat 57 diduduki Kabupaten Maybrat dengan nilai akhir 49,7 dengan kategori kurang baik

Untuk peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten 10 besar terbaik adalah Kabupaten Sleman, Wonosobo, Boyolali, Karanganyar, Jombang, Luwu Utara, Kulon Progo, Pacitan, Sukoharjo dan Bogor. Sedangkan 10 kabupaten terburuk dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten secara nasional adalah Kabupaten Tanggamus, Banyuasin, Konawe, Kepulauan Aru, Manggarai Barat, Kepulauan Mentawai, Penajam Paser Utara, Bombana dan Konawe Selatan.

Untuk peringkat dan status kinerja penyelenggaraan kota 10 besar terbaik adalah Kota Yogyakarta, Kota Magelang, Tangerang, Semarang, Samarinda, Bogor, Sukabumi, Depok, Makassar dan Cimahi. Sedangkan 10 kota terburuk dalam penyelenggaraan pemerintahan kota secara nasional adalah Kota Tidore Kepulauan, Kupang, Tomohon, Ambon, Pematangsiantar, Denpasar, Tebingtinggi, Jambi, Padang dan Kendari.

sumber : http://riauterkini.com/sosial.php?arr=46380

Kejati Riau akhirnya menangkap Romi, terpidana 2 tahun penjara kasus korupsi Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi Kabupaten Kuansing tahun 2002.(foto:riauterkini.com)

PEKANBARU-Tim eksekutor Kejaksaan Negeri (Kejari) Talukkantan dibantu oleh staf Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau berhasil menangkap Romi (39), satu dari dua terpidana kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Reboisasi (DR) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Riau, Heru Chairuddin didamping Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Andri Ridwan kepada wartawan, Rabu (11/4) malam, membenarkan hal itu. Dikatakannya, Romi ditangkap di rumahnya di Jalan Embun Pagi, Kecamatan Bukit Raya, sore tadi.

“Kita datangi ke rumahnya, yang bersangkutan ada, langsung kita bawa ke sini. Satu (terpidana) lagi, Erwin, kita cari ke alamatnya, namun dia tidak ada di tempat,” jelas Heru.

Ditambahkan Heru, Romi dibekuk tanpa perlawanan di rumahnya. Romi merupakan pimpinan Cabang PT Karya Riau, kontraktor dalam proyek rebosasi di Kabupaten Kuasing dan divonis selama 2 tahun penjara. Sedangkan Erwin, Direktur Dumasari Niagatama, juga kontraktor proyek yang sama dan divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Rengat.

Kedua terpidana itu kemudian melakukan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung pada tahun 2008. Tetapi PK itu ditolak. Namun karena masa penahanannya habis, yang bersangkutan akhirnya tidak menjalani sisa hukumannya dan dinyatakan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) Kejari Talukkuantan.

“Saat ini Romi kita proses. Petugas Kejari Talukkantan juga dalam perjalanan menuju ke Pekanbaru. Jika proses administrasinya sudah selesai, malam ini juga terpidana dibawa ke Talukkuantan untuk ditahan,” jelas Heru lagi.*** (son) riauterkini.com

sumber : http://riauterkini.com/hukum.php?arr=45807

PEKANBARU- Pengacara anggota DPRD Riau Faisal Aswan dalam kasus suap revisi Perda No.6/2010, Syam Daeng Rani tidak membantah kalau kliennya ditangkap bawah beserta barang bukti sebesar Rp 900 juta, namun menurut penjelasan Faisal kepadanya, uang tersebut bukan milik Faisal, melainkan ia sekedar berperan sebagai perantara.

“Memang ditangkap bersama uang Rp 900 juta, tetapi itu bukan uangnya. Klien saya sekedar perantara,” papar Syam Daeng Rani saat berbincang dengan riauterkini di Pekanbaru kemarin.

Dipaparkan Syam Daeng, uang Rp 900 juta tersebut, menurut Faisal berasal dari PT Pembangunan Perumahan (PP) dan Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) Riau. Rencananya, uang tersebut akan diserahkan kepada M Dunir. Hanya saja, Syam Daeng belum berani memastikan apakah uang tersebut sebagai imbalan karena Panitia Khusus (Pansus) Revisi Perda No.6/2010 DPRD Riau yang diketuai M Dunir menyetujui penambahan anggaran Rp 19 miliar untuk pembangunan veneu tembak.

Ketika ditanya mengenai perkembangan Faisal di tahanan Polda Riau, Syam Daeng mengungkapkan kalau anggota Fraksi Partai Golkar tersebut baik-baik saja. “Kalua sehat, dia sehat, tetapi sampai sekarang belum diperiksa sebagai tersangka. Masih ditahan saja,” demikian penjelasannya.***(mad)

sumber: riauterkini.com

http://riauterkini.com/hukum.php?arr=45722

PANGEAN ONLINE

Seperti dilansir riauterkini.com, Kasi Haji Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Amattaridi, mengatkan, pemberangkatan kloter I Riau dengan JCH asal kota Pekanbaru dibagi menjadi tiga kali penerbangan, penerbangan pertama pukul 10.30 WIB dengan 167 jamaah menggunakan pesawat Batavia Air, penerbangan kedua pukul 10.40 WIB membawa 139 jamaah dengan pesawat Sriwijaya Air dan penerbangan ketiga pada pukul 13.25 WIB dengan 139 jamaah menggunakan Sriwijaya Air.

 ”Untuk kloter pertama Riau dengan JCH asal Pekanbaru akan diberangkatkan Tanah Suci pada hari Jumat 7 Oktober 2011 pada pukul 10.00 WIB menuju Madinah dengan no Flight SV 5509,” jelasnya.

Adapun TPHI pada kloter I ini adalah, H Anasri S Ag, TPIHI Drs H Kariman dan TKHI Dr Dewi Rosanti, Deswinda serta Sunarno Wognyo.

 Sementara itu CJH dari Kabupaten Indragiri Hilir Kamis (6/10/11) telah diberangkatkan dari Bandara Indragiri Tempuling menuju Bandara Hang Nadim Batam.

Sebanyak 94 Calhaj ini merupakan kelompok terbang (Kloter) 1 dan 2 dari 7 kloter yang akan diberangkatkan ke Bandara Hang Nadim Batam. Calhaj ini diangkut pesawat Sky Aviation Fokker 50.

Pesawat yang mengangkut Calhaj tersebut pertama kali lepas landas sekitar pukul 09.30 WIB dengan membawa 45 calhaj dan ditambah 4 orang pendamping. Ikut pula pada keberangkatan ini Kepala Kementerian Agama (Kamenag) Inhil, Asyari Syukur.

Sebanyak 45 calhaj tersebut berasal dari Kecamatan Kateman, Teluk Belengkong, Pelangiran dan Mandah.

 Jumlah keseluruhannya sebanyak 822 calhaj dari seluruh Inhil. pada hari ini diberangkatkan 45 calhaj, dan Jum’at (7/10/11) diberangkatkan 435 calhaj disusul pada 11 Oktober mendatang sebanyak 373 calhaj.

 Berdasarkan pemantauan tampak ratusan sanak keluarga para calhaj tersebut mengantarkan orangtua dan keluarganya yang berangkat menunaikan panggilan haji. Mereka terlihat melambaikan tangan saat pesawat yang mengangkut calhaj tersebut mulai bergerak diatas landasan bandara

 Sumber : riauterkini.com

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan mereka akan diangkat jadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini.

Kepala Bagian Humas BPK Tumpak Hutabarat menjelaskan, pengangkatan ini bakal diumumkan setelah PP tentang Tenaga Honorer disahkan. Selama PP ini belum disahkan, pihaknya belum bisa memastikan mekanisme pengangkatan para tenaga guru bantu nasional tersebut.

Apakah langsung dapat SK CPNS atau masih harus ikut seleksi dan bersaing antar sesama guru bantu.

Yang jelas, setelah diterima jadi CPNS, mereka wajib mengajar di sekolah negeri, baik itu tingkat SD, SMP, atau SMA. Skenario pengangkatan dengan model seleksi antar sesama guru bantu nasional cukup beralasan, mengingat jumlah mereka cukup banyak.

Jumlah guru bantu nasional yang direkrut pada 2004 mencapai 71.309. Itu belum digabung dengan tenaga honorer nonguru. ‘’Lebih jelas bagaimana nanti mekanisme pengangkatannya, tunggu PP-nya,’’ ucap Tumpak.

Sambil menunggu pengesahan PP tentang Tenaga Honorer, Tumpak menuturkan pihaknya sudah memeriksa sekaligus validasi data guru bantu nasional angkatan 2004.

Pengecekan itu di antaranya untuk memastikan jika yang bersangkutan telah memegang SK Mendiknas dan keterangan bahwa selama ini dapat gaji dari APBN atau APBD. BKN akan melansir nama-nama guru bantu nasional yang lulus verifikasi dan validasi setelah PP tentang Tenaga Honorer disahkan.

Sebelum proses pengangkatan guru bantu nasional ini berjalan, perlu ada pemetaan dan distribusi pegawai yang tepat. Terutama di tingkat daerah. Cara ini perlu supaya tak terjadi ketimpangan jumlah pegawai di satu daerah dengan daerah lainnya. ‘’Tenaga pendidik PNS harus tersebar secara merata,’’ tuturnya. (jpnn)

sumber berita : http://www.riaupos.co.id

Demikian ditegaskan ulama Pasaman Barat, Syawal Syuro menyikapi tradisi balimau yang dilakukan umat Islam ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadhan.

Menurut Syawal, dalam agama Islam balimau dianjurkan membersihkan diri dengan air dengan niat menjalankan ibadah puasa dan bukan sebaliknya mandi-mandi di sungai atau tempat lainnya dengan berlainan jenis. Pada intinya balimau adalah membersihkan diri dari najis kecil dan besar dengan membersihkan seluruh tubuh yang diringi dengan niat suci karena Allah SWT.

“Tradisi balimau mandi-mandi dengan berlainan jenis tentu sangat kita sayangkan. Sebab agama Islam tidak mengajarkan hal itu. Untuk itu saya anjurkan agar kegiatan balimau dilakukan di rumah masing-masing dengan niat akan menjalankan ibadah puasa,” imbaunya.

Balimau, tambahnya merupakan hal yang sakral dalam agama Islam. Balimau dalam Islam harus benar-benar menurut ajaran yang sudah ditentukan dan bukan balimau dengan mandi bersama-sama dengan berlainan jenis.

Balimau dengan mandi-mandi di sungai atau tempat lainnya bersama-sama antara laki-laki dengan perempuan dalam agama Islam adalah haram karena sudah menyalahi ketentuan balimau yang sudah digariskan dalam Islam.

“Sekali lagi saya imbau umat Islam agar tidak membudayakan tradisi balimau dengan cara-cara yang salah. Untuk itu mari kita sucikan diri dan niatkan hati menyambut bulan yang suci Ramadahan dengan cara yang baik dan halal,” harapnya.

Sementara itu, lokasi-lokasi yang sering dijadikan tempat balimau masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadhan di Pasbar diantaranya yakni Batang Tongar, Sungai Lubuak Landua di Kecamatan Pasaman, Pantai Sasak di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dan beberapa tempat lainnya. bagaimana ditempat anda apakah ada tradisi seperti ini? (eri/rpg)

sumber : Riaupos.com, Access Date:28072011

PANGEAN ONLINE-

Bahkan untuk hadiah pacu jalur tradisional iven nasional tahun 2011 ini, panitia sudah menyiapkan Rp171 Juta total hadiah yang sudah dipersiapkan dan akan diperebutkan seluruh peserta. Hal ini disampaikan Koordinator Seksi hadiah pacu jalur iven nasional, seperti yang dilansir riaupos.com, Masri AS SP MSi, Kamis (14/7) di ruang kerjanya. Masri yang juga Kepala Dinas Peternakan Kuansing ini merincikan, sesuai dengan rapat pelaksanaan pacu jalur iven nasional 2011, untuk hadiah pacu jalur tradisional iven nasional 2011 menyedot anggaran Rp171 juta.
Juara I, berhak akan mendapatkan hadiah sepasang kerbau dan sepasang sapi, ditambah uang tunai Rp10 juta dari Bank Riau Kepri Teluk Kuantan, piala bergilir dan piala tetap, ditambah satu ekor sapi simental jantan bantuan dari PT TBS (Tri Bakti Sarimas).

Juara II, sepasang kerbau dan satu ekor sapi, uang tunai Rp10 juta dari Bank Riau Kepri, tambah satu sapi simental betina dari PT TBS serta piala tetap. Juara III, berhak mendapatkan sepasang kerbau dan uang tunai Rp10 juta dari panitia serta piala tetap.

Juara IV, satu kerbau ditambah satu ekor sapi dan uang tunai Rp8 juta. Juara V, satu kerbau ditambah dua ekor kambing serta uang tunai Rp6,5 juta. Juara VI, satu ekor sapi ditambah dua ekor kambing serta uang sebesar Rp5 juta. Selanjutnya, juara VII, satu ekor sapi ditambah uang tunai Rp3 juta. Juara VIII, satu ekor sapi satu dan uang tunai Rp2,5 juta.

Juara IX, lima ekor kambing dan uang pembinaan Rp2 juta. Juara X, empat ekor kambing, uang tunai Rp2 Juta, dan peringkat XI-XVI masing-masing uang tunai Rp2,5 juta. ‘’Jadi semuanya untuk hadiah pacu jalur iven nasional menelan dana Rp171 juta,’’ terang Masri.

Besaran hadiah yang diperuntukan untuk pacu jalur tradisional  iven nasional 2011 ini, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Ketua Harian Panitia Pacu jalur Iven Nasional Maifadal Musin SSos MM yang juga Kepala Dinas Budparpora Kuansing mengatakan, perhelatan pacu jalur tradisional iven nasional akan di helat mulai 23-26 Juli 2011. Bahkan panitia saat ini sudah membuka pendaftaran pelaksanaan iven pacu jalur nasional.

sumber : riaupos.com

foto: riaupos.com

Riau Fantasi, wahana rekreasi terbesar dan termodren di Sumatera, yang berada di kawasan Labersa Grand Park, segera dioperasikan. Salah satu permainan yang adalah roller coaster.

Bila Anda ingin bermain roller coaster, merry ground, bumber car, viking, wave blaster, family swinger, ferrish wheel dan lainnya, Anda tidak perlu lagi pergi jauh ke Jakarta atau ke luar negeri.

Riau Fantasi (Rifan), sebuah wahana rekreasi terbesar, terlengkap dan termodern di Sumatera, dalam waktu dekat akan dioperasikan. Rifan ini, sekaligus melengkapi wahana Labersa Water Park yang sudah beroperasi sejak dua tahun lalu di area Labersa Grand Park, Kabupaten Kampar,

“Riau Fantasi ini dalam waktu dekat akan kita operasikan, kendati sejak 25 Juni lalu, masyarakat yang datang ke areal wisata Labersa Grand Park sudah bisa menjajal sejumlah permainan yang ada di kawasan ini,” jelas Indra Setyawan, Assistent General Manager Labersa Grand Park, Rabu (6/7) malam di areal Labersa Grand Park seperti yang dikutip dari riaupos.com.

Hanya saja, tambahnya, sejak masa uji coba, sejumlah permainan bisa dinikmati masyarakat secara gratis. Tetapi ada pula yang mesti memakai tiket yang telah disediakan pihak penggelola. Namun pada Rabu (6/7) malam, semua permainan terpaksa dihentikan sementara karena persoalan teknis.

“Kita hentikan sementara pengoperasianya. Ini masih proses uji coba saja yang dilakukan oleh sejumlah teknisi kita. Artinya, sejumlah permainan ini masih dalam tanggung pihak pabrik. Jika selama masa uji coba bermasalah, kita masih berpeluang melakukan komplain,” jelas Indra terkait dihentikannya sejumlah permainan untuk saat sekarang.

Ditanya apakah masa uji coba akan berlangsung lama? Indra mengakui, dari pengoperasian wahana yang dilakukan berapa hari ini, minat masyarakat cukup tinggi. Animo masyarakat ini akan direspon manajemen sebaik mungkin, yakni dengan tidak memperlama proses pengoperasian wahana ini. “Mudah-mudahan, sebelum Ramadan sudah bisa dioperasikan,” tutupnya.***

sumber : riaupos.com

Suasana sidang di Ruang Panel MK (foto:MK)

PANGEAN ONLINE Jakarta,– Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi, Rabu (11/5). Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi Pemohon. Para saksi Pemohon mengungkapkan berbagai praktik politik uang yang dilakukan Pihak Terkait (Sukarmis-Zulkifli).

Seperti yang dimuat di situs mahkamahkonstitusi.go.id Hadi Sugiono, saksi Pemohon yang bertempat tinggal di Desa Sukaraja, Kecamatan Logas Tanah Darat mengatakan pada tanggal 2 Maret 2011 di desanya digelar perayaan Maulid Nabi. Acara tersebut bertempat di Masjid Matlabul Anwar. Saat Maulid Nabi tersebut juga dilakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid tersebut. Salah satu pasangan calon, yaitu Sukarmis dan rombongan hadir dalam acara tersebut sekaligus memberikan sambutan. Dalam sambutan itu, Sukarmis meminta dukungan Hadi dan warga lainnya yang hadir dalam acara tersebut. “Mohon kita minta dukungan bahwa sebentar lagi mau pilihan, mohon doa,” ujar Hadi menirukan ucapan Sukarmis saat itu. Hadi juga mengatakan bahwa usai memberikan sambutan, Sukarmis memberikan uang  sebanyak 25 juta rupiah kepada panitia pembangunan masjid.

Rasmi, saksi Pemohon lainnya yang berasal dari Desa Tanjung, Kecamatan Hulu Kuantan mengungkapkan praktik money politic yang dilakukan pihak Sukarmis (Terkait). Praktik politik uang tersebut dilakukan dengan cara memberikan uang saat acara Melayur Jalur yang dilaksanakan di Pulau Rona, Desa Kotokombu pada tanggal 23 Februari 2011.

Pasangan Sukarmis yang diundang pada acara tersebut kemudian menyerahkan uang kepada panitia Melayur Jalur sebesar 10 juta rupiah. Seperti keterangan yang disampaikan Rasmi, Sukarmis pada acara tersebut mengatakan bahwa uang yang diberikannya harus dibayar pada hari pemilihan dengan memilih dirinya.

Saksi Pemohon lainnya, Ngatman Sutanto warga Desa Beringin Baru, Kecamatan Benai. Ngatman yang juga anggota tim sukses pasangan No. Urut 2 di TPS 2 Desa Beringin Baru tersebut mengatakan pada ulang tahun desanya yang ke-30 atau tepat pada tanggal 27 Januari 2011 dan diadakan di lapangan bola Desa Beringin Baru hadir camat setempat yang memberikan orasi.

“Saya mendengar Bapak Camat menyampaikan orasinya mengatakan masyarakat diimbau untuk mendukung Sukarmis-Zulkifli. Kalau tidak mendukung, maka mereka disumpahin bodoh. Memang saat itu belum ada penetapan calon tapi sudah kedengeran calon-calon yang maju. Selain itu ada baliho di sudut lapangan bergambar Sukarmis-Zulkifli/mukhlisin. Tulisannya ‘lanjutkan dan Suzuki yes’,” papar Ngatman.

Satu lagi saksi Pemohon yang mengungkapkan praktik politik uang yang dilakukan pasangan Sukarmis-Zulkifli, yaitu Nurhayati. Warga Desa Talontam Benai, Kecamatan Benai itu mengatakan pada tanggal 17 Maret 2011 jam 2 siang di Pulau Ingu diadakan acara padat karya pembangunan jalan. Untuk meresmikan padat karya tersebut, hadir tokoh masyarakat bernama Amir Marhas. Dalam sambutannya, Amir Marhas mengimbau kepada masyarakat agar tidak lupa dengan jasa-jasa pasangan Sukarmis-Zulkifli. Dengan sendirinya untuk membayar jasa-jasa Sukarmis-Zulkifli masyarakat diminta untuk “Suzuki Yes”.

Dalam acara tersebut juga hadri anggota DPRD yang juga merupakan anak dari Sukarmis, yaitu Andi Putra. Andi Putra pada kesempatan itu memberikan uang sebesar 2 juta rupiah tanpa menyatakan maksud dari pemberian uang tersebut.

Aspar, warga Desa Banjar Nan Tigo, Kecamatan Inuman masih mengungkapkan praktik politik uang. Ia mengatakan saat perayaan Maulid Nabi di Desa Bedeng Sikuran, Kecamatan Inuman pada tanggal  17 Februari Sukarmis memberikan uang sebesar 10 juta rupiah kepada masyarakat Bedeng Sikuran. Uang itu diterima oleh perwakilan pemuda, yaitu Marlius sebesar 5 juta rupiah. Lima juta rupiah sisanya diterima oleh perwakilan ibu-ibu PKK, yaitu Suraini. Saat memberikan uang itu, menurut Aspar, Sukarmis menyampaikan pesan agar masyarakat mengingat untuk membayar “utang” mereka. “Utang saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sudah saya bayar. Ibu-ibu dan bapak-bapak kapan bayar? Bayarnya nanti tanggal 7 April ya,” ujar Sukarmis kala itu seperti yang ditirukan Aspar pada persidangan.

MK Bersih

Pada persidangan yang diketuai oleh M. Akil Mochtar kali itu muncul isu suap ke MK yang dilontarkan Ketua KPU Kabupaten Singingi, Raja Sopian. Namun ketika ditegaskan oleh Akil mengapa Raja sampai mengatakan hal itu, Raja justru menampik bahwa ia melontarkan isu suap tersebut.

Terhadap isu suap yang tidak jelas tersebut, Akil meminta agar para pihak membantu MK untuk membuktikan hal tersebut kalau memang benar-benar terjadi. Akil juga memastikan bahwa MK bersih dari suap dan memperlakukan semua pihak yang berperkara di MK dengan adil dan tidak memihak. “Saya tegaskan, tidak ada apapun, suap-menyuap di MK. Semua pihak yang berperkara di sini akan mendapat posisi yang sama” tegas Akil. (Yusti Nurul Agustin/mh)

 Sumber: www.mahkamahkonstitusi.go.id

PANGEAN ONLINE

Berdasarkan hasil tersebut, KPU Kuansing menetapkan Sukarmis-Zulkifli (Suzuki) sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Namun, pasangan Mursini-Gumpita tidak menerima penetapan KPU Kuansing, dan mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Seperti yang dilansir di situs resmi MK www.mahkamahkonstitusi.go.id pada Kamis (5/5/2011) sore menggelar permohonan keberatan terhadap hasil Pemilukada Kab. Kuansing 2011 yang dilayangkan oleh pasangan Mursini-Gumpita. Tampak hadir dalam sidang perkara Nomor 49/PHPU.D-IX/2011, yaitu Pemohon pasangan Mursini-Gumpita didampingi kuasa hukumnya. Tampak pula Ketua KPU Kuansing, Firdaus Oemar dan dua anggotanya, didampingi kuasa hukumnya, Iskandar Sonhadji. Kemudian, dari Pihak Terkait dihadiri oleh Sukarmis dengan didampingi kuasanya.

Di hadapan Panel Hakim yang diketuai Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar, pasangan Mursini-Gumpita melalui kuasa hukumnya menjelaskan pokok permohonan yang diajukannya. Inti permohonan Mursini-Gumpita mengenai keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS), kampanye terselubung di masa tenang. Kemudian, daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak wajar. Selain itu, adanya money politics, pemilih tidak mendapatkan undangan memilih, serta adanya intimidasi. “Pemilih yang tidak mendapatkan yang mayoritas adalah pendukung Nomor Urut 2”, kata Asep Ruhiat, kuasa hukum Mursini-Gumpita.

Mursini-Gumpita  mendalilkan pasangan calon nomor urut 1 yang merupakan bupati incumbent, melakukan penyalahgunaan wewenang dan mengerahkan PNS dan penyelanggaraan pemerintahan Kab. Kuansing untuk hadir dan mendukung pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan bupati. Hal ini, kata Asep, sebenarnya merupakan kampanye terselubung. “Terbukti dengan adanya atribut-atribut pasangan calon nomor urut 1 atau disebut juga Suzuki, pada kegiatan bupati tersebut,” kata Asep Ruhiat mendalilkan.

Kegiatan-kegiatan ini, lanjut Asep, telah direncanakan secara sistematis, terstruktur, dan massif melalui surat perintah tugas dari PLT Sekda untuk mendukung acara pasangan nomor urut 1 yang pada saat itu masih menjabat sebagai bupati. “Bahkan, ketika cuti pun di masa kampanye, calon bupati pasangan nomor urut 1 masih mengeluarkan surat perintah tugas bupati. Kami hadirkan dalam permohonan ini surat perintah-surat perintah tugas yang menjadi bukti-bukti adanya pengarahan massa tersebut,” lanjut Asep.

Selain itu, terang Asep, terdapat pula keterlibatan Camat Benai yang memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor Urut 1. Kemudian adanya pertemuan yang dilakukan oleh Jefri Naldi selaku Kabag Umum Kantor Bupati Kuansing pada tanggal 6 April 2011 bertempat di rumah Ketua Tim Sukses Suzuki. ”Dalam pertemuan tersebut, Kabag Umum Kantor Bupati Kuantan Singingi bersama peserta yang hadir membahas pemenangan Sukarmi sebagai Bupati Kuantan Singingi dan dihadiri oleh puluhan pemuda Pulau Panjang Hilir,” papar Asep.

Mengenai kampanye di luar jadwal, yaitu dengan modus pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri oleh PLT Sekda yang dilaksanakan di Desa Pebaun, Kecamatan Kuantan Mudik. “Di mana yang bersangkutan memberikan sambutan, meminta dukungan untuk melanjutkan kepemimpinan bupati yang sedang memimpin dengan memperlihatkan karikatur pasangan nomor urut 1,” jelas Asep.

Sedangkan bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur yaitu pelibatan PNS untuk merekrut pemilih yang diwajibkan oleh pimpinan terhadap bawahannya, baik di tingkat desa, kecamatan, dan sekolah-sekolah. Pimpinan mewajibkan kepada bawahannya untuk mendapatkan masyarakat pemilih minimal 10 sampai dengan 100 orang pemilih.

Kemudian mengenai money politics, kuasa hukum Mursini-Gumpita, Asep Ruhiat menyontohkan beberapa pelanggaran, antara lain yang dilakukan Kabag Umum Sekda Kantor Bupati yang mengumpulkan massa di sebuah surau dan kemudian memberikan bantuan uang sebesar Rp 3.000.000,00. Kemudian, money politics yang dilakukan oleh Kepala Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah. “Terdapat pula money politics yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kuansing yang bernama Duski mansyur, yang terjadi pada hari Senin, tanggal 4 April,” kata Asep.

Dalam permohonan primairnya, pasangan Mursini-Gumpita melalui kuasa hukum lainnya, Taufik Basari, meminta Mahkamah agar memerintahkan KPU Kuansing untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan pasangan Mursini-Gumpita sebagai bupati dan wakil bupati terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi 2011. Sedangkan dalam subsidair, pasangan Mursini-Gumpita meminta dilakukan pemungutan suara ulang. “Memerintahkan Termohon atau KPU Kabupaten Kuantan Singingi untk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi,” tandas Taufik. (Nur Rosihin Ana/mh)

Sumber berita : www.mahkamahkonstitusi.go.id

url:http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInternalLengkap&id=5360#